Actio Pauliana dalam Hukum Kepailitan

Oleh Taufan Nicholas Saragih

26 April 2022

Dibaca

Komentar

Dalam hukum kepailitan dikenal istilah actio pauliana, yaitu upaya hukum oleh para kreditor untuk membatalkan transaksi debitor yang dinilai menimbulkan kerugian terhadap kreditor. Dalam praktiknya, sering terjadi debitor melakukan hibah sebelum dirinya dinyatakan pailit yang mengurangi pembayaran utang-utangnya. Dalam hukum kepailitan dikenal istilah Actio Pauliana ( claw-back atau annulment of preferential transfer).  Actio Pauliana  merupakan upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor yang bisa berdampak merugikan kepentingan kreditornya. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor. Pembatalan transaksi ini bisa diajukan sebelum pernyataan pailit itu ditetapkan.

Apakah Boleh Mempekerjakan Anak di Bawah Umur?

Oleh Rico Febriansyah (LC- 12305)

26 April 2022

Dibaca

Komentar

Persoalan pekerja anak masih menjadi salah satu masalah sosial yang kerap terjadi di Indonesia. Sejumlah pekerjaan yang dianggap bisa diterapkan kepada anak-anak adalah membantu pekerjaan rumah, membantu bisnis keluarga, dan bekerja paruh waktu tanpa harus mengorbankan pendidikan. Negara memberikan jaminan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan secara ekonomi agar haknya dapat terpenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Selain itu, Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak dibawah umur atau anak yang usianya masih dibawah 18 tahun. Jika hal itu dilanggar, pengusaha atau perusahaan yang masih memperkerjakan anak yang usinya belum genap 18 tahun bisa dijerat pidana penjara paling singkat 1 tahun dan maksimal 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta.

Oleh Rico Febrisnyah - LC - 12305

Foto oleh : SIP Institute

09 February 2022

Dibaca

Komentar

Proses penegakan hukum dalam kasus pidana tentunya tidak luput dari alat bukti dan barang bukti yang merupakan bagian terpenting guna menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan pidana atau tidak. Artikel ini akan mengulas bagaimana cara membedakan barang bukti dan alat bukti dalam hukum acara pidana

Kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

Oleh Rico Febriansyah - LC - 12305

Foto oleh : SIP Institute

21 January 2022

Dibaca

Komentar

Dalam dunia hukum sering dikenal dua lembaga yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi yang memegang fungsi peradilan. Namun, terdapat perbedaan kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab diantara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Artikel ini akan mengulas lebih jauh mengenai Kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Legalitas Tanda Tangan Elektronik dalam Suatu Perjanjian

Oleh Evi Yuliandari, M.H

25 April 2022

Dibaca

Komentar

Di era digital seperti saat ini tanda tangan elektronik sudah menjadi hal yang tidak asing lagi dalam melakukan pertalian hubungan hukum serta melaksanakan suatu perjanjian, seperti jual beli, sewa menyewa, transaksi elektronik, bahkan kontrak bisnis yang bersifat individu maupun perusahaan. Pada setiap perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih membutuhkan tanda tangan dari masing-masing pihak.  Namun ada kalanya pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian memiliki keterbatasan waktu dan tempat untuk bertemu atau bertatap mata secara langsung. Salah satu solusi untuk mengatasi situasi tersebut adalah dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang memiliki sejumlah kelebihan. Sebagaimana diatur Pasal 1869 jo Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 1 Ordonansi 1867 Nomor 29 yang memuat ketentuan hukum tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan dibawah tangan. Membubuhkan tanda tangan elektronik ke dalam dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal itu juga sekaligus menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam dokumen tersebut. Legalitas tanda tangan elektronik tetap sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat dalam sebuah perjanjian, sepanjang perjanjian yang dibuat tidak menyimpang dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata.

Praktik Klausul Force Majure bagi Para Pihak dalam Kontrak Selama Pandemi Covid 19

Oleh Taufan Nicholas Saragih - LC - 12301

Foto Oleh: SIP Institute

09 February 2022

Dibaca

Komentar

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah yang sangat mengguncang banyak negara dan kehidupan banyak orang, efek dari pandemi ini sangat luas dan memiliki cakupan yang besar terhadap segala lini kehidupan masyarakat. Sering kali Pandemi Covid 19 dijadikan kriteria Force Majure dalam kontrak yang dilaksanakan oleh beberapa pihak. Namun bolehkan sebenernya hal tersebut dilakukan? Artikel ini akan mengulas bagaimana praktik klausul Force Majure bagi para pihak dalam kontrak selama pandemi covid 19.

Perbedaan NIB, Sertifikat Standar, Izin dan SPPL Dalam Pengurusan Perizinan di Indonesia

Oleh Dara Salsabila - LC - 12307

25 February 2022

Dibaca

Komentar

Penetapan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berbasis Risiko) yang merupakan tindak lanjut atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) menimbulkan skema pemberian izin yang baru bagi usaha dan/atau kegiatan yang dijalankan di Indonesia.

Perbedaan Laporan dan Pengaduan Kepolisian

Oleh Rico Febriansyah - LC- 12305

24 February 2022

Dibaca

Komentar

Setiap orang yang merasakan dirugikan akibat perbuatan tindak pidana diberikan hak untuk mengajukan laporan ataupun pengaduan di kepolisian. Laporan dan pengaduan sama-sama merupakan salah satu gerbang pintu masuk dimulainya proses penyelidikan dalam suatu tindak pidana. Lantas, apa sih yang menjadi perbedaannya, karena masih banyak masyarakat yang bingung terkait perbedaan laporan dan pengaduan ini. Maka dari itu artikel ini akan mengulas mengenai perbedaan laporan dan pengaduan kepolisian

Pembagian Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Oleh Dara Salsabila

24 February 2022

Dibaca

Komentar

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa) mengatur mengenai beberapa mekanisme dalam pengadaan. Artikel ini akan mengulas mengenai pembagian mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah